Bawaslu RI Dorong Optimalisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Demi Perkuat Reformasi Birokrasi 2026

Tegal - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tegal secara aktif berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI pada Kamis, 12 November 2026. Kegiatan internal yang dimulai pukul 09.00 WIB ini difokuskan pada penguatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Bawaslu RI untuk tahun anggaran 2026 serta pembinaan karier bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JFPBJ). Agenda strategis ini menjadi sangat krusial mengingat ITKP merupakan salah satu indikator utama dalam penilaian akuntabilitas dan transparansi lembaga negara di mata publik dan instansi pembina pusat.

Dalam pembahasan utama, rapat ini menyoroti strategi peningkatan capaian ITKP Bawaslu RI untuk periode 2026–2029. Berdasarkan evaluasi sementara yang dirilis per 1 April 2026, capaian skor Bawaslu secara nasional tercatat masih berada pada angka 42 dari total nilai maksimal 100. Rincian skor tersebut meliputi aspek Pemanfaatan Sistem sebesar 12 dari 30 poin, Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) sebesar 11 dari 30 poin, Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di angka 14 dari 30 poin, serta Integritas PBJ yang berada pada posisi 5 dari 10 poin. Angka-angka ini menunjukkan perlunya langkah akselerasi yang sistematis di seluruh lini unit kerja.

Diskusi teknis dalam koordinasi tersebut mengungkap dua isu krusial yang memerlukan penanganan cepat oleh seluruh satuan kerja di tingkat pusat maupun daerah. Pertama, terkait pembersihan dan rekonsiliasi data Rencana Umum Pengadaan (RUP). Terdapat urgensi untuk mempercepat pencatatan realisasi digitalisasi PBJ pada 3.265 paket di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Hal ini bertujuan untuk menghindari penalti skor nol yang diakibatkan oleh kelebihan persentase pengumuman RUP, di mana saat ini tercatat mencapai 372 persen, jauh melampaui batas maksimal yang ditetapkan sebesar 150 persen. Sinkronisasi data antara perencanaan dan eksekusi digital menjadi prioritas utama untuk memperbaiki nilai kematangan sistem.

Selain aspek teknis sistem, isu kedua yang dibahas secara mendalam adalah pemenuhan formasi dan peningkatan kompetensi SDM JFPBJ. Bawaslu RI menekankan pentingnya pembaruan data formasi secara berkala ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PPSDM) LKPP serta pengusulan uji kompetensi bagi aparatur yang akan naik jenjang. Guna memperkuat struktur organisasi di daerah, muncul opsi pembentukan Satuan Pelaksana (Satpel) atau Clearing House di tingkat provinsi atau wilayah. Langkah ini diharapkan dapat menjadi pusat konsultasi dan pemecahan masalah (troubleshooting) bagi kendala-kendala pengadaan yang dihadapi oleh satuan kerja di kabupaten/kota, termasuk Bawaslu Kota Tegal.

Kegiatan ini dihadiri secara komprehensif oleh perwakilan dari Biro Umum, Bagian Kepegawaian, dan UKPBJ Pusat. Turut hadir para pemangku kepentingan kunci dalam ekosistem pengadaan, di antaranya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, serta Pejabat Pengadaan. Kehadiran jajaran Bawaslu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia menegaskan bahwa peningkatan indeks tata kelola pengadaan bukan hanya tanggung jawab pusat, melainkan komitmen kolektif yang harus diimplementasikan secara merata hingga ke unit kerja terkecil di daerah demi menjaga marwah lembaga dalam mengelola keuangan negara.

Sebagai penutup, ditekankan bahwa peningkatan capaian ITKP memerlukan sinergi berkelanjutan antara seluruh elemen di Bawaslu. Keselarasan antara perencanaan anggaran, ketertiban pencatatan digital melalui aplikasi SPSE, pemenuhan kompetensi SDM, dan penjagaan integritas pengadaan merupakan kunci utama. Dengan optimasi yang dilakukan secara simultan, Bawaslu RI menargetkan terwujudnya tata kelola pengadaan barang dan jasa yang profesional, transparan, dan akuntabel pada tahun 2026. Hal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan skor indeks secara administratif, tetapi juga berdampak langsung pada efektivitas dukungan logistik bagi pengawasan pemilu di seluruh wilayah Indonesia.