Bawaslu Kota Tegal Awasi Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026

TEGAL - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tegal melakukan pengawasan melekat terhadap jalannya Rapat Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026 yang diselenggarakan KPU Kota Tegal pada Rabu (30/9/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB ini dihadiri oleh jajaran Ketua dan Anggota Bawaslu serta KPU Kota Tegal, Kepala Bakesbangpol, perwakilan Disdukcapil, Kementerian Agama, Lapas, Kodim, Polres, hingga pengurus partai politik di Kota Tegal. Agenda utama pertemuan ini adalah memonitor status kependudukan masyarakat secara komprehensif, mencakup warga yang baru memasuki usia pemilih (17 tahun), warga pindah domisili, warga yang keluar daerah, serta perubahan status anggota TNI/Polri, baik yang baru masuk sebagai anggota aktif maupun yang telah memasuki masa purnatugas.

Langkah pemutakhiran berkala setiap tiga bulan ini merupakan upaya strategis KPU Kota Tegal dalam melakukan pembaharuan data pemilih guna menjamin hak pilih warga negara. Urgensi dari PDPB ini terletak pada persiapan jangka panjang menuju Pemilu mendatang, di mana ketersediaan data yang valid akan mempermudah proses pencocokan dan penelitian (coklit) di masa mendatang. Ketua KPU Kota Tegal menegaskan bahwa penjagaan kredibilitas data harus dilakukan secara konsisten agar tidak terjadi tumpang tindih data saat tahapan krusial dimulai.

Ketua Bawaslu Kota Tegal, Fauzan Hamid, S.T., dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas dedikasi jajaran KPU. "Bawaslu mengapresiasi jajaran KPU Kota Tegal yang terus berupaya menyusun dan melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Data pemilih tidak hanya menjadi perhatian pada saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga pada masa nontahapan. Masyarakat perlu terus diingatkan mengenai pentingnya pemutakhiran data ini sebagai bagian dari tugas KPU. Selain itu, kami mengingatkan agar dilakukan inventarisasi terhadap TPS yang memiliki pemilih disabilitas, karena berdasarkan komunikasi dengan mereka, masih ditemukan TPS yang kurang ramah disabilitas," tegas Fauzan.

Senada dengan hal tersebut, Anggota KPU Kota Tegal, Imam Gojali, S.H., menjelaskan bahwa tujuan PDPB adalah memelihara DPT pemilihan terakhir dengan tetap menjamin kerahasiaan data serta menyediakan informasi pemilih yang akurat secara nasional. "Kami rutin berkoordinasi dengan Disdukcapil dan Bawaslu, termasuk menerima saran perbaikan setiap triwulan. Pada triwulan ini, kami juga melakukan coktas atau coklit terbatas secara internal dengan pengawasan Bawaslu untuk memastikan data KPU sesuai dengan kondisi riil di lapangan sebelum hasil rekapitulasi dibacakan," ungkap Imam.

Dukungan juga datang dari Kepala Bakesbangpol Kota Tegal, Budi Saptaji, S.STP., M.Si., yang menyoroti pentingnya akurasi data sebagai kunci keberhasilan pemilihan. Budi menekankan agar persoalan data ganda yang sering muncul secara berulang segera diselesaikan melalui verifikasi yang lebih ketat. Ia juga memberikan saran strategis kepada penyelenggara. "KPU jangan meninggalkan peran Ketua RT dan Ketua RW dalam proses pemutakhiran data. Keterlibatan mereka dalam pengecekan di lokasi sangat penting untuk melakukan klasifikasi dan verifikasi kondisi riil warga secara lebih akurat di lapangan," jelasnya.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pembacaan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan III yang diharapkan menjadi fondasi data yang solid bagi pelaksanaan pesta demokrasi mendatang. Melalui sinergi antarlembaga dan keterbukaan informasi, Bawaslu dan KPU Kota Tegal berkomitmen untuk terus mengawal hak pilih masyarakat secara profesional dan transparan, sekaligus memastikan setiap kendala teknis dapat diantisipasi sejak dini melalui evaluasi berkala bersama seluruh stakeholder terkait.