Bawaslu Kota Tegal Pertajam Strategi Pengawasan Inklusif Lewat Literasi Pojok Pengawasan Volume 23

Tegal - Bawaslu Kota Tegal secara aktif berpartisipasi dalam agenda Literasi Pojok Pengawasan Volume 23 yang mengusung tema besar ‘Pengarusutamaan Isu Pemilu Inklusif dalam Pengawasan Tahapan’ pada Senin, 2 November 2026. Kegiatan pendidikan politik ini diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mulai pukul 10.00 WIB guna menyelaraskan persepsi seluruh pengawas di daerah terkait hak konstitusional kelompok rentan. Dalam forum tersebut, ditekankan bahwa pengarusutamaan isu pemilu inklusif merupakan elemen krusial untuk memastikan setiap tahapan pesta demokrasi berjalan secara adil, transparan, dan tanpa celah diskriminasi sedikit pun bagi seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat.

Substansi kegiatan ini menggarisbawahi bahwa pengawasan pemilu harus dilaksanakan dengan standar aksesibilitas yang tinggi serta memberikan ruang partisipasi yang bermakna bagi semua pihak. Bawaslu berkewajiban menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan agar tidak ada satu pun suara yang terabaikan karena hambatan fisik maupun administratif. Selain itu, ditekankan perlunya koordinasi yang bersifat lintas sektor antara Bawaslu, KPU, pemerintah daerah, hingga organisasi penyandang disabilitas. Sinergi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik di lapangan serta mencegah terjadinya potensi penghilangan hak politik yang seringkali luput dari perhatian dalam pengawasan konvensional.

Acara yang berlangsung secara khidmat ini dihadiri oleh jajaran Bawaslu dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Partisipasi kolektif ini menunjukkan komitmen kuat dari penyelenggara pengawas pemilu di tingkat regional untuk mengintegrasikan nilai-nilai inklusivitas ke dalam kerangka kerja pengawasan mereka. Kehadiran Bawaslu Kota Tegal khususnya, menjadi representasi dari kesiapan daerah dalam mengawal pemilu yang lebih humanis dan akomodatif terhadap keragaman latar belakang pemilih di wilayah perkotaan maupun pelosok Jawa Tengah.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin, S.AP., MH., dalam sambutannya menekankan bahwa kualitas demokrasi sebuah bangsa dapat diukur dari sejauh mana sistem tersebut menghargai hak kelompok marginal. “Pemilu inklusif merupakan bagian penting dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas, yaitu demokrasi yang tidak hanya menjamin terselenggaranya proses pemilu secara demokratis, tetapi juga memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi tanpa diskriminasi. Pemilu inklusif harus memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, lanjut usia, masyarakat adat, pemilih pemula, serta kelompok rentan dan marginal lainnya, dapat menggunakan hak politiknya secara optimal,” tegas Amin. Ia juga menambahkan bahwa isu ini harus masuk dalam radar pengawasan di setiap tahapan demi memetakan potensi hambatan sejak dini.

Sejalan dengan hal tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Diana Ariyanti, SP., membedah kebijakan teknis melalui Keputusan Bawaslu Nomor 75 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebijakan Inklusif. Dalam pemaparannya, Diana menjelaskan bahwa kebijakan ini adalah panduan konkret bagi pengawas untuk melindungi hak perempuan dan kelompok rentan lainnya. 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Dra. Massuryati, M.Si., turut membagikan perspektif lapangan mengenai penghapusan hambatan fisik, sosial, hukum, dan informasi. Massuryati merinci empat titik krusial yang wajib diawasi secara inklusif, yakni: pengawasan pemutakhiran data pemilih, pengawasan proses pencalonan dan kampanye, pengawasan logistik serta pemungutan suara, hingga pengawasan pada aspek penegakan hukum pemilu yang berkeadilan.

Sebagai penutup, seluruh jajaran pengawas sepakat bahwa pengawasan inklusif bukan sekadar tambahan program, melainkan bagian integral dari tugas pokok Bawaslu dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan. Dengan meningkatnya literasi mengenai isu inklusivitas ini, diharapkan seluruh hambatan administratif dan informasi dapat diminimalisir sehingga seluruh masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif, baik sebagai pemilih, calon, maupun sebagai bagian dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Langkah progresif ini menjadi fondasi bagi terciptanya pemilu yang benar-benar mewakili kedaulatan seluruh rakyat tanpa terkecuali.