Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kota Tegal Kawal Verifikasi Sekretariat Dan Pemutakhiran Data PSI Jelang Akhir Tahun 2026

Bawaslu Kota Tegal Kawal Verifikasi Sekretariat Dan Pemutakhiran Data PSI

Bawaslu Kota Tegal Kawal Verifikasi Sekretariat Dan Pemutakhiran Data PSI

Tegal - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tegal melakukan pengawasan melekat terhadap proses verifikasi kantor sekretariat dan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPPB) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal pada Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin integritas tahapan pra-pemilu serta memastikan bahwa seluruh proses administrasi partai politik berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pengawasan intensif ini difokuskan pada validitas data keanggotaan dan kesiapan infrastruktur partai di tingkat daerah agar memenuhi standar legalitas sebagai peserta pemilu mendatang.

Kegiatan yang dimulai pada pukul 13.00 WIB ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek krusial partai politik. Substansi utama pengawasan menyasar pada sinkronisasi data keanggotaan guna menangani potensi data ganda, pemenuhan ambang batas minimal 300 anggota yang berstatus Memenuhi Syarat (MS), serta kepatuhan terhadap aturan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Selain itu, tim verifikator juga melakukan pengecekan fisik terhadap keaktifan kantor sekretariat dan memastikan penguasaan akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) oleh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Tegal.

Proses verifikasi dan koordinasi ini dihadiri oleh berbagai unsur terkait guna mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dari jajaran penyelenggara, hadir Anggota KPU Kota Tegal bersama staf sekretariat, serta Anggota Bawaslu Kota Tegal yang didampingi oleh tim teknis dari sekretariat Bawaslu. Pihak pemerintah daerah juga turut memantau jalannya kegiatan melalui perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Tegal. Sementara itu, dari pihak partai politik, Sekretaris DPD PSI Kota Tegal hadir secara langsung memimpin jajaran anggota pengurus untuk memberikan akses data dan penjelasan teknis terkait kesiapan internal partai.

Anggota KPU Kota Tegal, Moh. Mansur Syarifudin, M.Si, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan kunjungan koordinasi kedelapan bagi partai politik yang tengah melakukan konsultasi mengenai PDPPB melalui aplikasi Sipol sebagai persiapan strategis menuju Pemilu mendatang. “KPU menekankan empat aspek krusial yang harus diperhatikan oleh partai politik, meliputi kepengurusan partai politik, keterwakilan perempuan minimal 30 persen, keanggotaan dengan pemenuhan syarat minimal sebanyak 300 anggota yang berstatus Memenuhi Syarat, dan kantor sekretariat yang tetap selama masa tahapan,” ujar Mansur. Ia juga mengingatkan agar pengurus tingkat kota segera menguasai akses penuh Sipol sebelum memasuki tahun 2027 demi memudahkan proses penghapusan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang dicatut tanpa izin.

Bawaslu Kota Tegal Kawal Verifikasi Sekretariat Dan Pemutakhiran Data PSI

Di sisi lain, Anggota Bawaslu Kota Tegal, Sukristo, memaparkan temuan lapangan berdasarkan hasil pencermatan data keanggotaan dalam Sipol yang dinilai masih memerlukan perbaikan signifikan. “Berdasarkan hasil pencermatan data keanggotaan dalam Sipol dari total 470 data yang tercatat, ditemukan sebanyak 250 data terindikasi ganda dan 220 data berstatus Memenuhi Syarat. Atas temuan tersebut, pihak PSI diimbau untuk segera melakukan pembenahan serta pemutakhiran data keanggotaan pada periode PDPPB Semester II Tahun 2026,” tegas Sukristo. Menanggapi hal ini, Sekretaris DPD PSI Kota Tegal menyatakan bahwa pada aplikasi internal partai (SIAP) sebenarnya tercatat 950 anggota, dan pihaknya berkomitmen menjadikan koordinasi ini sebagai momentum perbaikan internal agar PSI menjadi partai peserta pemilu yang taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Menutup rangkaian kegiatan, pihak PSI menginformasikan bahwa kantor sekretariat DPD PSI Kota Tegal dipastikan tetap aktif dengan status sewa atau kontrak hingga seluruh rangkaian tahapan Pemilu mendatang selesai. Kepastian keberadaan kantor ini menjadi syarat mutlak dalam pemenuhan verifikasi faktual partai politik. Melalui sinergi antara KPU, Bawaslu, dan partai politik dalam tahapan PDPP ini, diharapkan kualitas demokrasi di Kota Tegal semakin meningkat melalui penyajian data pemilih dan data keanggotaan partai yang lebih akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Penulis : Dedy Armadi

Editor : Nur Aliah Saparida