Perkuat Akurasi Data Pemilih, KPU Dan Bawaslu Kota Tegal Gelar Koordinasi Triwulan IV 2026

Tegal - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal secara resmi menyambangi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tegal pada Kamis, 5 November 2026, guna melaksanakan rapat koordinasi intensif terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2026. Pertemuan yang dimulai tepat pada pukul 10.00 WIB tersebut menjadi momentum penting bagi kedua lembaga penyelenggara pemilu untuk melakukan sinkronisasi data serta memastikan integritas daftar pemilih tetap terjaga dengan baik. Langkah proaktif ini dipandang sangat krusial mengingat akurasi data pemilih merupakan pilar utama dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2029 yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan di mata publik.

Penyelenggaraan rapat koordinasi ini merupakan manifestasi nyata dari komitmen KPU Kota Tegal dalam mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai lembaga penyelenggara, KPU memandang bahwa koordinasi triwulanan bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen strategis untuk meminimalisir potensi residu masalah data kependudukan yang dinamis. Di sisi lain, Bawaslu Kota Tegal secara konsisten menjalankan fungsi pengawasan melekat terhadap setiap tahapan rapat pleno terbuka pemutakhiran data. Sinergi lintas lembaga ini diharapkan mampu menciptakan iklim demokrasi yang kondusif di Kota Tegal, di mana setiap warga negara yang memenuhi syarat dipastikan terakomodasi hak pilihnya secara berkelanjutan tanpa terkecuali.

Pertemuan penting tersebut dihadiri secara lengkap oleh jajaran pimpinan serta staf teknis dari kedua lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Dari pihak Bawaslu Kota Tegal, hadir seluruh Jajaran Komisioner yang didampingi secara penuh oleh jajaran Staf Sekretariat Bawaslu Kota Tegal. Sementara itu, dari pihak KPU Kota Tegal, delegasi dipimpin oleh Anggota KPU beserta jajaran staf sekretariat yang membidangi. Kehadiran para pengambil kebijakan dan staf operasional ini menunjukkan adanya keseriusan bersama dalam membedah setiap detail teknis pemutakhiran data, mulai dari pencatatan pemilih pemula, pemilih pindah domisili, hingga penghapusan data pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) sesuai dengan fakta di lapangan.

Anggota KPU Kota Tegal, Imam Gojali S.H, dalam paparannya menekankan bahwa masukan dari pihak pengawas sangat diperlukan untuk menyempurnakan kualitas daftar pemilih yang dikelola KPU. “Tujuan pelaksanaan koordinasi ini adalah untuk memperoleh masukan dan saran dari Bawaslu Kota Tegal terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih Triwulan IV,” ujarnya di hadapan forum. Imam menjelaskan bahwa pada periode ini, KPU Kota Tegal tidak hanya melakukan pemutakhiran rutin, tetapi juga memperluas jangkauan koordinasi dengan lembaga eksternal seperti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Kementerian Agama. Langkah ini diambil secara khusus untuk mengidentifikasi kemungkinan pembentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus bagi warga binaan atau kelompok masyarakat tertentu yang memiliki keterbatasan akses geografis maupun administratif.

Terkait wacana pembentukan TPS khusus tersebut, Imam Gojali memberikan catatan tegas mengenai ketatnya persyaratan pembentukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia menyatakan bahwa KPU Kota Tegal memegang teguh indikator teknis yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. “KPU Kota Tegal juga menegaskan bahwa pembentukan TPS khusus harus memenuhi persyaratan dan indikator yang telah ditentukan. Apabila terdapat persyaratan yang tidak dapat dipenuhi, maka pembentukan TPS khusus tidak dapat dipaksakan,” tegasnya. Selain itu, ia menginformasikan bahwa pada akhir November 2026 direncanakan akan dilaksanakan kembali kegiatan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas). Seluruh rangkaian proses ini nantinya akan dikukuhkan melalui rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilih Triwulan IV yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 10 atau 11 Desember 2026.

Menutup rangkaian pertemuan tersebut, Ketua Bawaslu Kota Tegal, Fauzan Hamid, S.T, menyampaikan apresiasi tinggi atas penghormatan dan keterbukaan informasi yang ditunjukkan oleh jajaran KPU Kota Tegal. Fauzan mengingatkan bahwa tahun 2026 merupakan periode transisi yang sangat menentukan bagi kesiapan penyelenggara. “Tahun 2026 kemungkinan menjadi tahun terakhir dalam masa non-tahapan pemilu, mengingat pada tahun berikutnya diperkirakan sudah memasuki tahapan Pemilu Tahun 2029,” ungkapnya. Dengan berakhirnya masa jeda tahapan ini, Fauzan berharap koordinasi yang telah terjalin baik dapat menjadi fondasi kokoh dalam menghadapi tantangan tahapan pemilu yang lebih kompleks di tahun mendatang. Semangat kolaborasi ini diharapkan mampu menutup celah kerawanan pemilu dan memastikan integritas proses demokrasi di Kota Tegal tetap terjaga.