Bawaslu Kota Tegal Gelar Podcast “Mengenal Lebih Dekat Penyelesaian Sengketa pada Tahap Pemilihan”

Tegal, 12 November 2025 — Bawaslu Kota Tegal kembali menghadirkan program Podcast Bawaslu dengan tema “Mengenal Lebih Dekat Penyelesaian Sengketa pada Tahap Pemilihan oleh Bawaslu”. Podcast ini menghadirkan Niken Sari Dewi, Staf Divisi Penyelesaian Sengketa, sebagai narasumber dan Krisna sebagai host.

Dalam perbincangan santai namun penuh makna ini, Niken menjelaskan secara komprehensif mengenai kewenangan Bawaslu dalam menangani penyelesaian sengketa, baik pada tahap pemilu maupun pemilihan. Ia menegaskan bahwa dasar hukum penyelesaian sengketa pada tahap pemilihan tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota.

“Bawaslu berperan sebagai pihak netral dalam proses musyawarah tertutup maupun terbuka. Tujuannya menciptakan solusi yang adil bagi para pihak yang bersengketa,” jelas Niken. Ia juga memaparkan siapa saja pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa, mulai dari pemohon, termohon, hingga peran Panwaslu Kecamatan yang dapat menangani Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan (PSAP) berdasarkan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota.

Melalui podcast ini, Niken turut menjelaskan perbedaan antara musyawarah tertutup yang bersifat mediasi dan musyawarah terbuka yang bersifat adjudikasi serta memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menyinggung tentang kemudahan pengajuan permohonan sengketa, baik secara langsung ke kantor Bawaslu maupun secara daring melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).

Podcast ini menjadi sarana edukasi publik bagi masyarakat, khususnya pemilih dan peserta pemilihan, untuk memahami mekanisme hukum yang berlaku dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam proses demokrasi di tingkat daerah.

Dengan kemasan ringan namun informatif, Podcast Bawaslu Kota Tegal diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat terhadap tugas dan fungsi pengawasan Bawaslu, terutama dalam hal penyelesaian sengketa pemilihan.