Bawaslu Kota Tegal Ikuti Rapat Pembahasan Rencana Anggaran Tahun 2026 Bersama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Kota Tegal, 12 Januari 2026 - Bawaslu Kota Tegal mengikuti rapat pembahasan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah secara daring melalui platform Zoom Meeting, Senin (12/1/2026). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sebagai bagian dari proses koordinasi dan konsolidasi perencanaan anggaran kelembagaan.

Dari Bawaslu Kota Tegal, kegiatan ini diikuti oleh jajaran pimpinan, koordinator sekretariat, serta staf keuangan. Keikutsertaan tersebut mencerminkan komitmen Bawaslu Kota Tegal dalam mendukung proses perencanaan anggaran yang akuntabel, terkoordinasi, dan selaras dengan arah kebijakan kelembagaan Bawaslu secara nasional maupun provinsi.

Rapat dibuka oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan dilanjutkan dengan penyampaian arahan terkait pentingnya perencanaan anggaran yang efektif dan efisien. Dalam forum tersebut, disampaikan bahwa anggaran memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, khususnya dalam menjaga kualitas pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Selain itu, rapat juga menjadi sarana penyampaian gambaran umum kebijakan anggaran tahun 2026 serta penekanan pentingnya sinergi antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Melalui koordinasi yang baik, diharapkan perencanaan anggaran dapat mendukung kinerja kelembagaan secara optimal, meskipun dengan keterbatasan sumber daya.

Kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi dan koordinasi antara Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam suasana diskusi yang konstruktif, peserta rapat diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan serta menyelaraskan pemahaman terkait arah kebijakan anggaran ke depan.

Melalui keikutsertaan dalam rapat ini, Bawaslu Kota Tegal menegaskan komitmennya untuk terus mendukung tata kelola anggaran yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Perencanaan anggaran yang matang diharapkan dapat menunjang pelaksanaan program kerja pengawasan Pemilu secara berkelanjutan serta memperkuat peran Bawaslu dalam menjaga demokrasi yang jujur dan adil.