Bawaslu Kota Tegal Gelar Podcast Bahas Keterbukaan Informasi Publik Lewat PPID

Kota Tegal 8 Oktober 2025 – Bawaslu Kota Tegal kembali menghadirkan program Podcast Bawaslu Kota Tegal kali ini dengan tema “Permohonan Informasi Hak Semua Masyarakat, Mintanya ke PPID dong…” Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Divisi SDM, Organisasi, Data, dan Informasi yaitu Dede Praja, serta dipandu oleh Ria vinola sebagai host.

Dalam perbincangan santai namun penuh makna tersebut, Praja menjelaskan secara komprehensif mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Bawaslu Kota Tegal. Ia memaparkan dasar hukum pembentukan PPID, struktur organisasi yang berjalan saat ini, serta jenis-jenis informasi publik yang dikelola oleh Bawaslu

“PPID memiliki peran penting sebagai garda depan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, terutama dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Selain itu, tata cara pengajuan permohonan informasi publik kini dapat dilakukan dengan mudah dan terbuka,” tegas Praja.

Praja juga menyebutkan syarat-syarat Pengajuan Permohonan Informasi Publik ke PPID, yaitu:

1. Pemohon adalah warga negara Indonesia atau badan hukum yang berbadan hukum.

2. Mengisi formulir permohonan informasi publik jika PPID menyediakan formulir resmi.

3. Menyebutkan identitas pemohon dengan lengkap, seperti nama, alamat, dan nomor kontak (telepon/email).

4. Melampirkan salinan identitas diri (KTP atau identitas lain) atau dokumen resmi bagi badan hukum.

5. Menjelaskan dengan jelas informasi yang diminta: what (“apa informasinya”), why (tujuan penggunaan informasi), how cara memperoleh informasi, serta format atau cara penyampaian informasi (misalnya elektronik, cetak).

6. Tanggal permohonan dicantumkan.

7. Pemohon wajib menggunakan informasi publik yang diperoleh dengan bertanggung jawab.

Melalui podcast ini, Bawaslu Kota Tegal menunjukkan komitmennya dalam mendukung keterbukaan informasi publik sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak memperoleh informasi serta mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu yang transparan dan berintegritas.