Bawaslu Perkuat Literasi Digital Lewat Pojok Pengawasan, Antisipasi Tantangan Pemilu 2029

Kota Tegal, 20 April 2026 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terus memperkuat kapasitas pengawasan di era digital melalui kegiatan Literasi Pojok Pengawasan yang digelar pada Senin, 20 April 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB ini menjadi ruang refleksi sekaligus antisipasi terhadap dinamika pengawasan pemilu di masa mendatang.

Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Ketua Bawaslu Jawa Tengah Muhammad Amin yang menekankan pentingnya literasi digital sebagai bagian dari strategi pengawasan partisipatif. Ia menyampaikan bahwa pengalaman Pemilu 2024 menjadi pelajaran berharga, khususnya terkait maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta disinformasi di ruang digital.

“Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya melihat ke belakang, tetapi juga menyiapkan langkah konkret menghadapi tahapan pemilu berikutnya, termasuk potensi kompleksitas pada Pemilu 2029,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa Bawaslu mencatat setidaknya 341 laporan dugaan pelanggaran, yang mayoritas berkaitan dengan ujaran kebencian di media digital. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital menjadi salah satu titik kerawanan tertinggi dalam pengawasan pemilu.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI), yang berpotensi dimanfaatkan untuk manipulasi informasi, seperti pembuatan video dan audio palsu. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan sumber daya manusia serta minimnya pelatihan terkait forensik digital di internal pengawas pemilu.

Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar lembaga, seperti dengan kepolisian siber dan instansi terkait lainnya, dalam menangani pelanggaran digital. Namun demikian, masih diperlukan penguatan jejaring serta regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Lebih lanjut, peserta juga diajak untuk memetakan potensi kerawanan di setiap tahapan pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, hingga kampanye. Tahap kampanye dinilai sebagai fase paling krusial dengan tingkat kerawanan tertinggi.

Menutup kegiatan, peserta sepakat bahwa literasi digital harus terus ditingkatkan, terutama bagi pemilih pemula yang mendominasi hampir 50 persen dari total pemilih dan sangat aktif di media sosial. Dengan demikian, diharapkan pengawasan pemilu ke depan dapat lebih responsif, adaptif, dan efektif dalam menghadapi tantangan era digital.