Bawaslu Kota Tegal Ikuti Zoom Meeting Penguatan Kelembagaan Jilid II

Kota Tegal, 20 Oktober 2025 — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tegal mengikuti kegiatan Zoom Meeting daring bertajuk Penguatan Kelembagaan Jilid II yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program penguatan kelembagaan yang sebelumnya telah dilaksanakan dalam rangka memperkuat koordinasi, sinergi, serta efektivitas kerja jajaran pengawas pemilu di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Bawaslu kabupaten/kota, termasuk Bawaslu Kota Tegal, sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan pemilu yang semakin kompleks. Dalam pelaksanaannya, kegiatan dibagi ke dalam beberapa klaster pembahasan yang berfokus pada penyamaan persepsi dan strategi pelaksanaan program kelembagaan agar lebih terarah dan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kinerja pengawasan pemilu.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menekankan pentingnya konsolidasi dan kolaborasi antar-satuan kerja dalam membangun kelembagaan yang solid, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Penguatan kelembagaan diharapkan tidak hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi juga menyentuh aspek pengembangan sumber daya manusia, peningkatan efektivitas komunikasi, serta penguatan sistem koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam arahannya, perwakilan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Rofiudin, menyampaikan bahwa kegiatan penguatan kelembagaan menjadi bagian penting dalam memperkuat fondasi organisasi. “Kegiatan ini bukan hanya tentang pembenahan sistem, tetapi juga penguatan nilai-nilai kelembagaan agar seluruh jajaran Bawaslu dapat bekerja secara sinergis dan profesional dalam menghadapi tahapan pemilu ke depan,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan pengawasan akan sangat bergantung pada kekompakan dan semangat kolaboratif seluruh tingkatan Bawaslu.

Kegiatan ini juga menjadi momentum refleksi bagi Bawaslu kabupaten/kota untuk terus beradaptasi, memperbaiki sistem kerja, serta memperkuat nilai-nilai integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengawasan demokrasi.